PELAKSANAAN BIMBINGAN & KONSELING DI SMP

PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SMP

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang.
Pendidikan adalah suatu proses untuk membina dan mengantarkan diri anak didik agar dapat menemukan jatidirinya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual, kegamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Bertolak dari pengertian pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 tersebut, maka sangat diperlukan proses belajar dan pembelajaran untuk dapat mewujudkan segala yang dicita-citakan. Pendidikan berintikan interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam upaya membantu peserta didik menguasai tujuan-tujuan pendidikan. Interaksi pendidikan dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat ( informal, formal, dan nonformal).
Dalam pendidikan formal dapat dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi yang dimilikinya dan akan membawa perubahan-perubahan yang diinginkan. Anak dibantu oleh guru, orang tua, dan orang dewasa lainnya untuk memanfaatkan kapasitasnya dan potensi yang dibawanya dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan.
Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya ditopang sepenuhnya oleh pendidikan yang bermutu, antara lain oleh pendidikan jalur persekolahan. Sementara itu pendidikan yang bermutu dalam penyelenggaraannya tidak cukup hanya dilaksanakan melalui transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi semata, tetapi harus didukung dengan upaya profesionalisasi dan sistem manajemen yang handal demi tercapainya tujuan yang diharapkan.
Para ahli dan praktisi pendidikan dan semua stake-holders telah lama menyerukan agar sekolah-sekolah menjalankan fungsinya secara penuh untuk lebih memungkinkan para siswa lebih mampu menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompetitif. Artinya selain sekolah perlu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih relevan dengan dimensi pengembangan manusia seutuhnya, sekolah harus memperhatikan pula besarnya tantangan yang dihadapi para siswa agar mereka mampu mengatasi segala permasalahan yang dihadapi serta secara efektif mencapai tugas perkembangannya.
Saat ini keprihatinan tentang rendahnya mutu pendidikan di sekolah-sekolah kita memang masih faktual di lapangan, walaupun secara fisik pembangunan pendidikan kita sudah menunjukkan suatu kemajuan yang signifikan dengan semakin meningkatkan daya tampung sekolah-sekolah saat ini. Namun peningkatan daya tampung ini tidak berjalan secara seimbang dengan peningkatan mutu, baik dari sisi mutu pengajarannya, maupun mutu proses pembelajarannya, dan bahkan kompleksnya permasalahan yang dialami para siswa dalam beberapa kasus sudah mengalahkan pengajaran yang baik sekalipun. . Kondisi ini jelas merupakan tantangan besar bagi upaya pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang menghendaki akan pengembangan secara optimal dalam hal individualitas, sosialitas, moralitas dan religiusitas. .
Laporan Tahunan UNDP 2004 misalnya menyebutkan bahwa, indeks pembangunan manusia Indonesia menempati urutan ke-111 (tahun lalu pada urutan ke-112) dari 177 negara. Indonesia hanya sejajar dengan Vietnam tetapi di bawah Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Sedangkan tentang kualitas pendidikan itu sendiri sebagaimana hasil survey yang dilakukan PERC di Asia menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan ke-12 atau yang terburuk, sehingga telah berpengaruh terhadap rendahnya daya saing bangsa Indonesia di dunia internasional. (Slamet S.Sarwono, 2004 : 12)
Terkait rendahnya daya saing dan kompleksnya permasalahan siswa yang sumber-sumbernya terkadang berada di luar sekolah ini maka komponen-komponen tugas yang ada di sekolah termasuk Bimbingan dan Konseling ( BK ) untuk semua peserta didik sudah saatnya memerlukan manajemen dan penataan yang lebih handal, terarah, dan sistematis.
Juntika Nurhasan ( 2004 ) lebih jauh menguraikan bahwa :
Para peserta didik di SMP sebagian besar adalah remaja awal yang memiliki karakteristik, dan tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi. Adapun tugas-tugas perkembangan peserta didik SMP adalah sebagai berikut : (1) Mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (2) Mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat. (3) Mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria atau wanita. (4) Memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas. (5) Mengenal kemampuan, bakat, minat, serta arah kecenderungan karier dan apresiasi seni. (6) Mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan kebutuhannya untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran dan / atau mempersiapkan karir serta berperan dalam kehidupan masyarakat. (7) Mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, dan ekonomi. (8) Mengenal sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan minat manusia. Kedelapan tugas perkembangan peserta didik SMP itu merupakan kompetensi yang harus dikuasai secara optimal. Untuk pencapaian kompetensi secara optimal ini diperlukan kerjasama tiga pilar pendidikan yakni manajemen, pengajaran, dan bimbingan dan konseling. (Juntika Nurhasan, 2000 : 2)
Dikaitkan dengan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, maka sistem layanan bimbingan dan konseling di SMP tidak mungkin terselenggara dengan baik, dan pencapaian kompetensi yang harus dimiliki peserta didik sulit diupayakan apabila tidak memiliki manajemen bermutu, dan tidak dilakukan secara jelas dan terarah, faktual dan sistematis. Dalam konteks inilah keberadaan Bimbingan dan Konseling di sekolah menjadi urgen disamping proses pembelajaran. Bahkan saat ini hubungan tiga pilar pendidikan (Pembelajaran, Bimbingan dan Konseling, dan Manajemen / Supervisi ) menjadi sangat urgen untuk dikelola secara kordinatif, kooperatif, dan sinergis, agar mendorong pencapaian kompetensi peserta didik secara optimal.
Namun kenyataan menunjukkan bahwa belum banyak dijumpai manajemen BK di SMP khususnya yang dilaksanakan secara terarah, sistematis, dan bahkan belum pula didasarkan pada kebutuhan riil sekolah tersebut. Umumnya kepala sekolah walaupun sebagai manajer justru cenderung menyerahkan sepenuhnya penyelenggaraan BK diurusi Guru Pembimbing, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, sampai pada penilaian. Akhirnya masalah-masalah organisasi, administrasi, maupun sarana-prasarana misalnya hanya ditata sekedarnya, bahkan cenderung tidak memadai. Apapun alasan dan latar belakangnya kondisi tersebut jelas tidak mendukung untuk berkembangnya manajemen bimbingan dan konseling yang bermutu, yang pada gilirannya dayaguna bimbingan dan konseling terhadap pencapaian kompetensi bagi siswapun terabaikan.
Memperhatikan urgensi bimbingan dan konseling baik untuk kepentingan peserta didik maupun kondisi pengembangan manajemen BK yang saat ini masih terabaikan, maka penulis menganggap sangat perlu membahas dalam bentuk makalah ini dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di SMP”.

2. Permasalahan
Sejak lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 tahun 1990, dan SK. Mendikbud Nomor 0490/U/1992, posisi bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan nasional semakin kokoh. Karena peraturan dan perundang-undangan tersebut secara eksplisit telah menyebutkan keberadaan bimbingan dan konseling yang harus dilaksanakan di sekolah-sekolah. Tetapi tentu saja penyelenggaraan program BK di sekolah bukan semata-mata tergantung pada ada atau tidaknya landasan hukum tersebut, bukan pula tergantung pada sarana-prasarana yang tersedia. Sebab yang lebih penting adalah pertimbangan secara khusus tentang kebermanfaatan dari upaya membantu peserta didik agar mereka mampu mengembangkan dirinya secara optimal, dan secara umum mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
Namun sebagai sebuah pelayanan profesional tentu saja aspek juridis dan sarana / perlengkapan, personalia, administrasi, maupun aspek finansial penunjang kegiatan tersebut harus menjadi perhatian, terutama bagi pengambil keputusan / manajer. Permasalahan yang sangat kronis dalam pengelolaan BK di sekolah-sekolah kita dewasa ini sudah semakin tampak bersumber dari sisi manajemen. Indikasi tentang lemahnya sisi manajemen tersebut dapat dibutiri antara lain sebagai berikut :
1. Rata-rata di tiap SMP menggunakan ruang sementara sebagai tempat Guru Pembimbing melaksanakan tugas sehari-harinya, bukan ruang khusus bimbingan dan konseling yang refresentatif. Terbalik dengan kondisi Mata Pelajaran IPA / Sain misalnya yang rata-rata SMP sudah punya Laboratorium IPA namun tidak ditempati oleh Guru IPA dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
2. BK belum direncanakan secara strategis dan jelas untuk mendukung pencapaian mutu hasil pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. Sehingga penyelenggaraannya seolah-olah hanya sebagai pelengkap yang tidak signifikan berkontribusi terhadap mutu sekolah khususnya dan mutu pendidikan umumnya.
3. Penyelenggaraan Pengadaan perlengkapan tidak seimbang dengan kebutuhan sekolah walaupun sekolah punya kemampuan untuk menyediakannya.
4. Pola kerjasama dan kordinasi serta monitoring terhadap Guru Pembimbing belum solid dan Guru Pemnbimbing sendiri belum secara rutin melaksanakan penilaian secara berkelanjutan, baik penilaian hasil setiap kegiatan maupun penilaian program.
Masih banyak lagi permasalahan yang dihadapi di sekolah-sekolah kita dewasa ini, dan apapun alasan / penyebab munculnya masalah di atas, tampak bahwa belum optimalnya bimbingan dan konseling memberikan manfaat bagi peserta didiknya tidak terlepas dari masalah manajemen yang diterapkan.
5. Memperhatikan hal-hal yang dikemukakan di atas maka permasalahan yang dibahas dalam paper ini adalah bagaimana seorang Kepala SMP dapat menerapkan manajemen BK berbasis sekolah yang sistematis dan terarah, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi upaya peserta didik di suatu sekolah, yakni mencapai kompetensi yang diharapkan khususnya dan mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada umumnya.
3. Tujuan Penulisan Makalah.
• Penulisan makalah ini bertujuan untuk : Menguraikan fungsi dan tugas kepala sekolah dalam kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).
• Menguraikan tugas kepala sekolah sebagai manajer, dengan salah satu bidang garapannya adalah manajemen bimbingan dan konseling.
• Menguraikan bagaimana penerapan manajemen BK berbasis sekolah yang dapat memberikan manfaat yang besar bagi upaya peserta didik di sekolah, yakni mencapai kompetensi yang diharapkan khususnya dan mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada umumnya.
B. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
1. Tujuan MPMBS
Pengelolaan pendidikan selama beberapa dasa warsa lebih bersifat macro-oriented. Segala sesuatu diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak hal yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Hal ini tidak lain karena kondisi lingkungan sekolah dan bervariasinya kebutuhan siswa dalam belajar, serta aspirasi masyarakat terhadap pendidikan tidak dapat diapresiasi secara utuh dan akurat oleh birokrasi tingkat pusat.
Di pertengahan tahun 1999 muncullah konsep Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, yakni model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas / keluwesan-keluwesan kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep ini sangat tepat-waktu diluncurkan sebagai jawaban atas semakin dikeluhkannya mutu pendidikan kita yang seolah “jalan di tempat”. Apalagi jika dilihat dari tujuan yang diharapkan dengan penerapan MPMBS, yakni :
• Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustainabilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia;
• Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama;
• Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya; dan
• Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.. ( Depdiknas, 2002 : 4 )
Tujuan ini akan dapat diwujudkan jika sekolah memiliki sejumlah karakteristik dengan pendekatan sistem, dan sekolah dipandang sebagai sebuah sistem. Pandangan ini menghendaki bahwa inisiatif peningkatan mutu dirumuskan dan dilaksanakan sendiri oleh sekolah, kewenangan pengelolaan kelembagaan lebih besar dimiliki sekolah, pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dan desentralistik, lebih mengutamakan teamwork sehingga satu bagian tidak dianggap paling penting dari bagian lainnya, informasi terbagi ke semua warga sekolah, lebih mengutamakan pemberdayaan, dan struktur organisasi lebih datar.
2. Karakteristik MPMBS
lebih terinci lagi karakteristik MPMBS tersebut diuraikan dalam Buku Konsep Dasar Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, yakni :
1. Input Pendidikan :
• Memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas
• Sumber daya tersedia dan siap.
• Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi.
• Memiliki harapan prastasi yang tinggi.
• Fokus pada pelanggan (khususnya siswa).
• Input manajemen yang memadai.

2. Proses :
a. PBM yang efektifitasnya tinggi.
b. Kepemimpinan sekolah yang kuat.
c. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib.
d. Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif.
e. Sekolah memiliki budaya mutu.
f. Sekolah memiliki “teamwork” yang kompak, cerdas, dan dinamis.
g. Sekolah memiliki kewenangan (kemandirian).
h. Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat.
i. Sekolah memiliki keterbukaan (transparansi ) manajemen.
j. Sekolah memiliki kemauan untuk berubah (psikologis dan fisik).
k. Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.
l. Sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan.
m. Memiliki komunikasi yang baik.
n. Sekolah memiliki akuntabilitas.
o. Sekolah memiliki kemampuan menjaga sustainabilitas.
Rincian tersebut diatas menunjukkan bahwa jika sekolah ingin sukses menerapkan MPMBS maka mutu input sumber daya manusia (kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru pembimbing, tata usaha, maupun para siswa) dan sumberdaya lainnya seperti peralatan, bahan, dan dana, serta mutu input perangkat lunak (struktur organisasi, peraturan-peraturan, uraian tugas, visi dan misi) harus dikelola dan dijalankan secara baik. Begitu pula dengan mutu proses (pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, PBM, Bimbingan dan Konseling, Monitoring, dan penilaian). Menyangkut mutu out put (prestasi akademik dan non akademik) harus dirumuskan secara jelas sebagai target yang akan dicapai setiap kurun waktu tertentu.
3. Fungsi dan Tugas Kepala Sekolah dalam MPMBS
Berpedoman pada buku hijau tentang Administrasi Sekolah yang dikeluarkan Direktorat Sarana Prasarana, Depdikbud, dicantumkan bahwa Kepala Sekolah berfungsi dan bertugas sebagai Educator, Manager, Administrator, dan Supervisor. (Depdikbud, 1994 : 74)
Sedangkan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0296 / U / 1996 tanggal 1 Oktober 1996 tentang penugasan guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Depdikbud menyatakan bahwa kinerja kepala sekolah dapat dilihat pada tugas / perannya yang meliputi 7 komponen yakni sebagai pendidik / educator, pengelola / manajer, pengurus / administrator, penyelia / supervisor, pemimpin / leader, pembaharu / innovator, dan pembangkit minat / motivator. (Depdiknas, 2000 : 5)
Kepala Sekolah memang mempunyai peran yang penting dalam mengkordinasi, menggerakkan dan menyerasikan semua sumber daya pendidikan. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi misi, tujuan dan sasaran sekolahnya melalui berbagai program yang dilaksanakan secara berencana dan bertahap. Tentu saja kepala sekolah yang memiliki kemampuan manajerial dan tangguh, mampu mengambil keputusan, punya inisiatif, dan mampu memobilisasi sumber daya yang ada di sekolahlah yang akan berhasil menjalankan perannya dengan baik.
Selain itu Depdiknas mengeluarkan pula buku tentang Bahan Rujukan Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi, yakni tentang Kompetensi Kepala SLTP yang memuat 25 butir kompetensi seorang kepala SLTP, antara lain menyelenggarakan manajemen / pengelo-
Laan terhadap sejumlah komponen. Salah satu diantaranya adalah menyelenggarakan manajemen BK.
Dengan demikian tidak dapat disangkal lagi bahwa manajemen BK memang menjadi salah satu tugas kepala sekolah yang perlu mendapat perhatian dan dapat terselenggara dengan
baik, terarah dan sistematis.

C. MANAJEMEN BIMBINGAN DAN KONSELING BERBASIS SEKOLAH
1. Kesalahpahaman Pandangan.
Sebelum membicarakan bagaimana manajemen BK yang baik, terarah dan sistematis, maka ada baiknya menyimak lebih dahulu beberapa kesalahpahaman dalam memandang bimbingan dan konseling.
• Beberapa kesalahpahaman menurut Prayitno dan Erman Amti (1999) adalah sebagi berikut :
• Bimbingan dan Konseling disamakan saja dengan atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan.
• Bimbingan dan Konseling dianggap semata-mata sebagai proses pemberian nasihat.
• Bimbingan dan Konseling dibatasi pada hanya menangani masalah yang bersifat insidental.
• Bimbingan dan Konseling dibatasi hanya untuk klien-klien tertentu saja.
• Bimbingan dan Konseling melayani “orang sakit” dan / atau “kurang normal”.
• Bimbingan dan Konseling bekerja sendiri.
• Konselor di sekolah dianggap sebagai “polisi sekolah”.
• Konselor harus aktif sedang pihak lain pasif.
• Pekerjaan Bimbingan dan Konseling dapat dilakukan oleh siapa saja.
• Pelayanan Bimbingan dan Konseling berpusat pada keluhan pertama saja.
• Menyamakan pekerjaan Bimbingan dan Konseling dengan pekerjaan Dokter atau Psikiater.
• Menganggap hasil pekerjaan Bimbingan dan Konseling harus segera dilihat.
• Menyamarataklan cara pemecahan masalah bagi semua klien.
• Memusatkan usaha Bimbingan dan Konseling hanya pada penggunaan Instrumentasi Bimbingan dan Konseling (Misalnya Tes, Inventori, Angket, dan Alat Pengungkap lainnya).
• Bimbingan Konseling dibatasi pada hanya menangani masalah-masalah yang ringan saja. (Prayitno & Erman Amti, 1999 : 120)
Kesalahpahaman ini dimungkinkan terjadi, mengingat pelayanan bimbingan dan konseling dalam waktu yang relatif tidak begitu lama telah tersebar ke sekolah-sekolah di seluruh pelosok tanah air. Selanjutnya oleh berbagai pihak dengan latar belakang yang sangat bervariasi, dan sebagian lagi bukan berlatar belakang pendidikan bidang bimbingan dan konseling, bahkan literatur yang memberikan wawasan, pengertian, dan seluk beluk teori dan praktik bimbingan dan konseling yang dapat memperluas dan mengarahkan pemahaman yang benar juga masih sangat kurang. Inilah yang perlu diluruskan dan kesalahpahaman tersebut dicegah penyebarannya atau memperkuat manajemennya.
2. Menyelenggarakan Manajemen BK Berbasis Sekolah.
Di atas sudah diuraikan tentang apa yang dimaksud MPMBS yang merupakan model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan dengan fleksibelitas yang dapat dilakukan sekolah, mendorong partisipasi seluruh warga sekolah untuk meningkatkan mutu berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan sesuai kondisi sekolah yang bersangkutan. Sedangkan Manajemen BK yang dimaksudkan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah baik secara sendiri termasuk bersama-sama dengan unsur lain dalam merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi bimbingan dan konseling dengan segala aspeknya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Dengan demikian menyelenggarakan manajemen bimbingan dan konseling berbasis sekolah tidak lain adalah rangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan upaya bimbingan dan konseling secara
fleksibel dan partisipatif yang didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah yang bersangkutan.
Penyelenggaraan Manajemen BK Berbasis Sekolah tidak lain adalah merupakan bagian dari pelaksanaan MPMBS yang diterapkan di sekolah tersebut, karena Bimbingan dan Konseling adalah merupakan bagian dari proses yang harus digerakkan. Bercermin dan kondisi di lapangan tentang masih belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling serta banyaknya kesalahpahaman yang muncul dalam memandang bimbingan dan konseling jelas menunjukkan bahwa penyelenggaraan bimbingan dan konseling perlu diperkuat dengan manajemen yang berbasis sekolah. Artinya segala langkah yang dilakukan dikaitkan dengan karakteristik MPMBS sebagaimana diuraikan di atas. Dilihat dari aspek-aspeknya manajemen bimbingan dan konseling yakni : (a) Perencanaan (b) Pengorganisasian (c) Operasionalisasi (d) Pengarahan (e) Supervisi (f) Penilaian (g) Fasilitas. Untuk itu uraian berikut menggambarkan bagaimana menyelenggarakan manajemen BK yang berbasis sekolah.
a. Perencanaan.
Untuk melakukan perencanaan dalam manajemen BK berbasis sekolah, Kepala Sekolah tidak dapat bekerja sendiri atau menyerahkan sepenuhnya kepada Guru Pembimbing atau Kordinator BK. Karena banyak hal yang harus didiskusikan antara keduanya. Yang pasti bahwa merencanakan disini adalah merupakan kegiatan mengantisipasi dan menyiapkan berbagai kemungkinan, atau usaha untuk menentukan dan mengontrol kemungkinan yang akan terjadi sehubungan dengan diselenggarakannya bimbingan dan konseling di sekolah yang bersangkutan
Pada waktu yang ditentukan.
Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan dalam perencanaan ini adalah :
1. Menganalisis kebutuhan dan permasalahan siswa yang akan muncul sehubungan dengan kondisi sekolah yang sedang dihadapi, perkembangan terakhir dari permasalahan tahun sebelumnya, maupun prediksi perkembangan siswa dan kondisi lingkungan serta masyarakat ditahun berikutnya.
2. Menentukan tujuan apa yang ingin dicapai, target apa yang harus dipenuhi untuk semester dan tahun pelajaran yang bersangkutan. Hal ini dikaitkan dengan target yang harus dicapai oleh sekolah sebagaimana yang tercantum dalam program jangka pendek sekolah.
3. Menganalisis situasi dan kondisi riil sekolah, baik menyangkut fisik, personil, sarana prasarana, dan lingkungan sekolah.
4. Menentukan jenis-jenis layanan dan kegiatan pendukung yang dilaksanakan, baik menyangkut alokasi waktu maupun urut-urutan serta prioritas dan frekuensi kegiatannya, sampai pada peruntukannya.
5. Menentukan metode dan teknik yang akan digunakan dalam melaksanakan layanan dan kegiatan pendukung.
6. Menentukan personil BK, siapa yang menjadi Guru Pembimbing dan mengasuh kelas berapa.
7. Menentukan fasilitas dan pembiayaan yang akan digunakan untuk tahun yang bersangkutan, dan bersumber dari mana saja.
8. Memprediksi hambatan yang mungkin muncul serta kemungkinan solusi yang akan ditempuh untuk mengatasinya.
Alasan perlunya perencanaan ini dapat pula dikaitkan dengan apa yang dikemukakan oleh Prayitno sebagai berikut : Pengembangan para pelaksananya, baik dalam jumlah dan mutunya bertujuan agar penanganan pelayanan bimbingan dan konseling dapat meningkatkan keefektifan dan keefesienan. Pengembangan para pelaksana itu perlu diikuti oleh pengembangan prasarana dan sarana. Prasarana dan sarana yang terbatas, apalagi dibarengi dana yang langka, akan menjadi kendala yang cukup berat bagi gerak langkah para pelaksana, meskipun mutu dan jumlah mereka sudah ditingkatkan. Apabila jumlah dan mutu para pelaksana sudah lebih berkembang, demikian pula prasarana, sarana dan dananya, maka program pelayananpun akan lebih mudah ditingkatkan. Peningkatan tersebut akan ditunjang lagi oleh berkembangnya kerjasama dan suasana profesional. ( Prayitno, 2000 : 191 )
Uraian tersebut menunjukkan betapa pentingnya melakukan perencanaan yang berbasis sekolah untuk menyelenggarakan bimbingan dan konseling. Baik perencanaan yang menyangkut pengembangan personil, fasilitas, pendanaan, dan lain-lain yang semuanya itu akan mengefektifkan pencapaian tujuan dan penyelenggaraan bimbingan dan konseling.
b. Pengorganisasian.
Kegiatan mengorganisasikan ini dimaksudkan sebagai aktifitas menetapkan hubungan antar personil yang akan terkait dalam pelaksanaan layanan dan kegiatan pendukung BK agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu yang dapat dilakukan Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :
1. Mengelompokkan kerja kegiatan BK, yakni kegiatan yang dikerjakan oleh Guru Pembimbing saja, atau harus dikerjakan berhubungan dengan komponen lain.
2. Menyusun rincian tugas, peranan, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan struktur organisasi yang dibuat, dan sesuai kebutuhan sekolah.. Oleh karena itu rincian ini bukan hanya untuk Guru Pembimbing saja, tetapi untuk semua komponen yang termasuk dalam team-work bimbingan dan konseling.
3. Menyusun mekanisme kerja, serta menjelaskan bagaimana semua personil yang terlibat dapat menyikapi secara proaktif terhadap tugas yang diberikan agar dapat terlaksanannya secara lancar dan tidak tersekat-sekat pada bagiannya masing-masing.
4. Membuat struktur organisasi BK berdasarkan pedoman yang ada, dan mensosialisasikan struktur tersebut agar dikenal bukan hanya oleh sesama guru, tetapi juga oleh siswa dan
seluruh warga sekolah.
Dengan kegiatan ini diharapkan setiap personil menyadari tugas, peranan, kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab. Selain itu dapat menghindarkan terjadinya tumpang tindih tugas, mekanisme kerja menjadi teratur, dan keterlaksanaan layanan dan kegiatan pendukung menjadi lancar, efektif dan efisien.
Komponen pokok dalam organisasi BK meliputi :
1) Kepala Sekolah.
2) Guru Pembimbing dan Kordinatornya.
3) Wali-wali kelas.
4) Guru Mata Pelajaran dan Guru Praktik.
5) Pengawas Sekolah / Pengawas BK.
6) Siswa.
c. Menggerakkan, Mengarahkan, dan Melakukan Supervisi Operasional Layanan /Kegiatan Pendukung
Tiga kegiatan (menggerakkan, mengarahkan, dan melakukan supervisi) ini mempunyai sasaran pada operasional layanan dan kegiatan pendukung. Artinya kepala sekolah atau dengan dukungan Kordinator BK dan Pengawas BK memberjalankan kegiatan yang menjadi kehidupan dan arus pokok yang diembannya dengan motto “BK Peduli Siswa”.
Tugas-tugas Guru Pembimbing yang menjadi sasaran ketiga kegiatan ini memang merupakan tugas pokok Guru Pembimbing yakni :
1) Penyusunan program layanan dan kegiatan pendukung BK.
2) Pelaksanaan program layanan dan kegiatan pendukung BK.
3) Penilaian hasil program layanan dan kegiatan pendukung BK.
4) Analisis hasil penilaian layanan dan kegiatan pendukung BK.
5) Tindak lanjut pelaksanaan layanan dan kegiatan pendukung BK.
Kegiatan menggerakkan yang harus dilakukan kepala sekolah sebagai manajer adalah menyampaikan pernyataan / perintah pelaksanaan tugas pokok guru pembimbing, baik secara lisan, tertulis, ataupun keduanya. Hal ini sangat tergantung kebiasaan dan budaya kerja yang dikembangkan di sekolah tersebut. Kemudian mengikuti perkembangan pelaksanaan tugas yang diberikan kepada personil yang terlibat dan mengkomunikasikannya.
Kegiatan menggerakkan ini tentu saja menyangkut tentang mengupayakan agar :
1. Kordinator Guru pembimbing melaksanakan kordinasi para guru pembimbing, membuat usulan kepada kepala sekolah dan mengusahakan terpenuhinya sarana prasarana bimbingan dan konseling,
2. Wakil Kepala Sekolah membantu kepala sekolah dalam hal mengkordinasikan pelaksanaan layanan, melaksanakan kebijakan pimpinan sekolah tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.
3. Guru Pembimbing melakukan sosialisasi rencana kegiatan, menyusun program layanan, melaksanakan layanan terhadap minimal 150 siswa, kegiatan pendukung, penilaian, analisis hasil penailaian, tindak lanjut berdasarkan hasil analisis, mengadministrasikan kegiatan, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan.
4. Staf Administrasi Bimbingan dan Konseling membantu mengadministrasikan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling.
5. Wali Kelas membantu pelaksanaan bimbingan dan konseling, memberi kemudahan, memberi informasi tentang siswa asuhannya, dan mengikuti konferensi kasus.
6. Guru Mata Pelajaran bekerjasama dengan Guru Pembimbing dalam hal mengidentifikasi siswa dan memberikan informasi data ketercapaian kompetensi, memperoleh layanan, mengelola portofolio, melakukan perbaikan dan pengayaan, melakukan penilaian layanan, dan ikut serta dalam program layanan.
Sedangkan kegiatan mengarahkan dimaksudkan sebagai kegiatan yang “mencakup kordinasi, kontrol, dan stimulasi terhadap yang lain… adakalanya dipikirkan sebagai suatu proses dan merupakan suatu fase pemberian komando, atau stimulasi dalam bertindak tanpa komando”. ( Juntika Nurhasan, 2004 : 48 )
Untuk melakukan pengarahan, Kepala Sekolah dapat mendelegasikan tugas ini
kepada Kordinator Guru Pembimbing yang memang memiliki sifat kepemimpinan yang baik dan memungkinkan terciptanya komunikasi yang baik dengan seluruh staf yang ada. Dengan demikian diharapkan partisipasi personil yang diperlukan sebagai salah satu esensi dari berbasis sekolah bisa diwujudkan.
Sedangkan menyangkut supervisi terhadap operasional layanan dan kegiatan pendukung merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas BK sesuai SK Menpan No. 118/1995 dan Petunjuk Pelaksanaannya. Kepala Sekolah hendaknya mendorong dan memberikan fasilitas bagi terlaksananya kegiatan pengawasan secara obyektif dan dinamis demi meningkatnya mutu bimbingan dan konseling.
Pokok-pokok kegiatan supervisi adalah menyangkut :
1. Penilaian hasil kegiatan BK, dikaitkan dengan sejumlah kompetensi dasar siswa yang bersumber dari tugas perkembangannya.
2. Kemampuan Guru Pembimbing dan pembinaannya, dikaitkan dengan profesionalitas dan perannya dalam team-work sekolah.
3. Laporan program dan pelaksanaan BK.
4. Fasilitas pelaksanaan dan pengembangan BK.
5. Organisasi dan manajemen BK.
d. Menyelenggarakan Penilaian
Penilaian merupakan langkah penting dalam manajemen bimbingan dan konseling. Sebab tanpa penilaian tidak mungkin bisa diketahui dan diidentifikasi keberhasilan pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan.
Adapun yang dimaksud dengan penilaian program bimbingan adalah usaha untuk menilai sejauhmana pelaksanaan program itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan Dengan kata lain bahwa keberhasilan program dalam pencapaian tujuan merupakan suatu kondisi yang hendak dilihat lewat kegiatan penilaian. Selain itu dilaksanakan pula penilaian proses yakni proses kegiatan dan pengelolaan layanan BK, kegiatan pendukung BK, mekanisme dan insytrumentasi yang digunakan, dan pengadministrasian kegiatan.Penilaian inilah yang menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah.
Sedangkan penilaian kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dan hasil-hasilnya adalah segala upaya, tindakan atau proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan di sekolah dan hasil-hasilnya dengan mengacu pada kriteria atau patokan-patokan tertentu sesuai dengan program bimbingan yang dilaksanakan. Penilaian kegiatan bimbingan dan konseling ini kita sebut juga dengan “penilaian hasil” yang dilakukan oleh Guru Pembimbing sendiri dan Pengawas BK.
Aspek-aspek yang dinilai baik proses maupun hasil antara lain :
1) Kesesuaian antara program dengan pelaksanaan;
2) Keterlaksanaan program;
3) Hambatan-hambatan yang dijumpai;
4) Dampak layanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar;
5) Respon siswa, personil sekolah, orang tua, dan masyarakat terhadap layanan bimbingan;
6) Perubahan kemajuan siswa dilihat dari pencapaian tujuan layanan bimbingan, pencapaian tugas-tugas perkembangan, dan hasil belajar; dan keberhasilan siswa setelah menamatkan sekolah baik pada studi lanjutan maupun pada kehidupannya di masyarakat. (Depdikbud, 1994 : 12)
Nuansa penilaian BK berbasis sekolah dapat terlihat pada :
1) Adanya target yang ditentukan oleh masing-masing sekolah dan berorientasi pada mutu yang ditentukan sesuai visi dan misi yang diembannya.
2) Melibatkan sejumlah personil yang terkait dengan pelaksanaan BK di sekolah tersebut.
3) Penilaian dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan.
4) Data dan informasi hasil penilaian dijadikan bahan pertanggungjawaban / akuntabilitas pelaksanaan program BK di sekolah tersebut khususnya dan akuntabilitas sekolah umumnya.
e. Menyediakan Fasilitas.
Fasilitas bimbingan dan konseling umumnya merupakan komponen yang paling terbelakang mendapat perhatian diantara komponen lainnya saat ini. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa kita lebih mengutamakan proses dan hasil kerja terlebih dahulu yang dimunculkan baru akan membenahi fasilitas. Anggapan semacam ini sebenarnya tidak terlalu dapat dipertanggungjawabkan. Karena pelayanan yang profesional tidak akan menghasilkan mutu yang baik jika dilakukan dengan fasilitas yang jauh dari standar. Sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa prasarana dan sarana yang terbatas, apalagi dibarengi dana yang langka, akan menjadi kendala yang cukup berat bagi gerak langkah para pelaksana, meskipun mutu dan jumlah mereka sudah ditingkatkan. Apabila jumlah dan mutu para pelaksana sudah lebih berkembang, demikian pula prasarana, sarana dan dananya, maka program pelayananpun akan lebih mudah ditingkatkan.
Beberapa fasilitas yang perlu tersedia untuk mendukung kegiatan bimbingan konseling yang efektif dan sebaiknya diupayakan kepala sekolah antara lain sebagai berikut :
1) Ruang kerja dan meubelernya.
Memang ada kegiatan layanan yang tidak memerlukan ruangan khusus, atau cukup dilaksanakan di ruang kelas siswa masing-masing. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa untuk kegiatan konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, dan konsultasi-konsultasi khusus tentu memerlukan tempat yang dapat memberikan rasa aman secara psikologis bagi klien. Hal ini hanya akan bisa diperoleh dengan adanya ruangan BK standar, yang terdiri atas “
• Ruang Tamu
• Ruang Kerja Guru Pembimbing.
• Ruang Data.
• Ruang Konsultasi.
• Ruang Kelompok.
• Ruang Media BK.
Begitu pula meubelernya, tidak mungkin ruangan tanpa meubeler akan dapat memfasilitasi layanan-layanan tersebut. Belum lagi kegiatan pendukung lainnya yang memerlukan rak-rak / filing cabinet yang aman dan tertutup mengingat kerahasiaan data yang harus dijaga.
2) Peralatan.
Seiring berkembangnya arus informasi dan iptek yang saat ini semakin pesat membawa pengaruh pula bagi kegiatan layanan BK, tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi
serta kebutuhan mendasar dari sekolah tersebut. Saat ini peralatan yang sangat mendu-
kung adalah penyediaan perangkat komputer yang ditunjang dengan soft ware berupa KIT-BK yang dapat menyimpan dan mengolah data secara cepat, aman, dan aplicable. Karena selain dapat menyimpan, mengolah, dan memanggil kembali dengan cepat, juga dapat membantu Guru Mata Pelajaran dan Wali Kelas mengidentifikasi dan menganalisa siswa yang memerlukan penanganan khusus, baik karena masalahnya maupun prestasi dan kelebihannya. Sedangkan menyangkut peralatan administrasi tidak terlalu khusus harus tersedia untuk BK, melainkan dapat bersama-sama dengan bagian lain di sekolah.
3) Buku Penunjang.
Tidak jauh berbeda dengan guru mata pelajaran yang memerlukan buku sumber, guru pembimbing juga memerlukan buku sumber, selain buku petunjuk seperti :
• Buku Seri Pemandu Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Buku II Pelayanan Bimbingan dan Konseling SLTP.
• Buku Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling.
• Buku Petunjuk Teknis Bimbingan dan Konseling.
• Buku Panduan Pelayanan Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi.
• Dan lain-lain.
• Dana.
Secara eksplisit dalam RAPBS semestinyalah dianggarkan dana untuk penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Terlepas dari bagaimana sistem pengelolaan dana tersebut, yang pasti setiap tahun BK selalu memerlukan pengadaan alat pengumpul data,
penyimpan data, pencetakan laporan pribadi siswa, biaya transport kunjungan rumah, kelayakan menerima tamu orang tua/wali siswa, maupun kejadian insidentil siswa. Apalagi jika setiap tahun direncanakan pengembangan penyelenggaraan BK, baik menyangkut personil, sarana prasarana, maupun perlengkapan penunjangnya. Tentu saja persoalan jumlah tergantung pada kondisi sekolahnya.
Sekali lagi ditegaskan bahwa penyediaan fasilitas sangat tergantung pada kondisi sekolah serta lingkungan dimana sekolah itu berada. Penyediaan fasilitas bukanlah penentu berjalan tidaknya kegiatan BK. Namun dengan fasilitas standar maka pelaksanaan bimbingan dan konseling akan berjalan secara efektif dan efisien.

D. P E N U T U P
1. Kesimpulan.
Dengan memperhatikan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu, maka disimpulkan bahwa
a. Manajemen Bimbingan dan Konseling adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah baik secara sendiri termasuk bersama-sama dengan unsur lain dalam merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi bimbingan dan konseling dengan segala aspeknya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Dengan demikian menyelenggarakan manajemen bimbingan dan konseling berbasis sekolah tidak lain adalah tugas kepala sekolah yang merupakan rangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan upaya bimbingan dan konseling secara fleksibel dan partisipatif yang didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah yang bersangkutan.
b. Mengatasi permasalahan tentang belum optimalnya kontribusi Bimbingan dan Konseling di SMP dalam menciptakan suasana pembelajaran yang lebih relevan dengan dimensi pengembangan manusia seutuhnya, serta membantu siswa menghadapi besarnya tantangan agar mereka mampu mengatasi segala permasalahan yang dihadapi serta secara efektif mencapai tugas perkembangannya, maka Kepala Sekolah mempunyai peranan menentukan untuk menerapkan manajemen BK berbasis sekolah.
c. Manajemen BK Berbasis Sekolah dilaksanakan dengan cara mengelola :
1) Perencanaan yang didasarkan pada :
• Kebutuhan permasalahan siswa.
• Tujuan yang ingin dicapai sesuai visi dan misi sekolah.
• Kondisi fisik, personil dan lingkungan sekolah.
• Prediksi hambatan yang mungkin timbul.
2) Pengorganisasian, dengan cara :
• Memberikan kejelasan tentang kegiatan, rincian tugas, dan mekanisme kerja.
• Memantapkan struktur sebagai team-work yang solid yang terdiri atas : Kepala Sekolah, Guru Pembimbing, Wali-wali Kelas, Guru Mata Pelajaran, Pengawas Sekolah, dan Siswanya.
3) Menggerakkan dan Mengarahkan Guru Pembimbing dalam menyusun program, melaksanakan, menilai, menganalisis, dan menindaklanjuti kegiatan layanan BK, serta Melakukan Supervisi Operasional Layanan / Kegiatan Pendukung.
4) Menyelenggarakan Penilaian, dengan pedoman :
• Menentukan target dengan orientasi mutu sesuai visi dan misi sekolah.
• Melibatkan berbagai pihak terkait dan stake-holders.
• Dilakukan terus-menerus.
• Hasilnya dijadikan bahan akuntabilitas sekolah kepada stake-holders..
5) Menyediakan Fasilitas, yang menyangkut :
• Penyediaan ruang kerja dan meubelernya.
• Peralatan yang mendukung, seperti hard ware dan soft ware KIT-BK.
• Buku Penunjang tentang petunjuk pelaksanaan dan teknis BK.
• Pengalokasian dana yang memadai.
Bimbingan dan Konseling berbasis sekolah yang dilaksanakan secara benar menjadikan pencapaian tujuan sekolah akan semakin efektif dan efisien. Dengan demikian Manajemen Bimbingan dan Konseling Berbasis Sekolah merupakan suatu upaya meningkatkan mutu sekolah itu sendiri khususnya, dan peningkatan mutu pendidikan umumnya.
2. Saran-saran.
Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan agar :
a. Guru Pembimbing hendaknya melaksanakan tugas pokoknya sebagai Guru Pembimbing profesional sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan sekolah secara sinkron.
b. Semua Kepala Sekolah dapat kiranya melakukan manajemen bimbingan dan konseling yang berbasis sekolah untuk mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan.
c. Departemen Pendidikan Nasional melalui kegiatan rutin maupun proyek khusus dapat kiranya mengupayakan pembangunan fasilitas ruang bimbingan konseling yang standar.

DAFTAR PUSTAKA
Abdorrakhman Gintings, Esensi Praktis BELAJAR DAN PEMBELAJARAN.
Humaniora, Bandung, 2007.
CD Model Pembelarajan, Hasil Kerja P4 FKIP UMS dan Direktorat Pendidikan dan
Pelatihan. Surakarta, 2008.
Dirjen Diknas, Materi Pelatihan Terintegrasi Pengetahuan Sosial. Jakarta, 2004

http://www.arsyadbanjar.blogspot.com

Satu Tanggapan to “PELAKSANAAN BIMBINGAN & KONSELING DI SMP”

  1. tulusbudisantoso Says:

    Boleh, kalau boleh tahu kamu siapa? “n dimana? kalo saya di UMS Surakarta

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: